PARLEMEN SITARO “BANTO”

Oleh: Ishak Sandala

Wakil rakyat seharusnya merakyat, Jangan tidur waktu sidang soal rakyat, Wakil rakyat bukan paduan suara, Hanya tahu nyanyian lagu setuju…. Demikian penggalan lagu Iwan Fals yang adalah wujud keprihatinannya terhadap Lembaga DPR yang menurut pengamatannya belum mampu mengejawantahkan amanat penderitaan rakyat.

Masih segar dalam ingatan kita tentang bencana banjir bandang yang menghantam desa Apelawo dan sekitarnya pada 08 Desember 2009 silam. Musibah yang menyisakan dukacita mendalam di hati para korban. Peristiwa yang menuntut perhatian dan kepedulian dari seluruh pihak terkait untuk bahu-membahu melakukan tindakan penanggulangan. Pemerintah Daerah dan DPRD diharapkan mampu memimpin masyarakatnya untuk bisa melewati situasi tersebut, namun apa mau di kata, tepat tanggal 25 Desember 2009 hanya berselang beberapa minggu setelah bencana, Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, justru membeli puluhan unit mobil dinas dengan alasan; daripada dana itu kembali ke pusat lebih baik digunakan saja untuk pengadaan Mobil Dinas. Publik Sitaro-pun terpana menyaksikan parade mobil plat merah yang melintas di jalan pusat kota Ulu hendak diparkir di halaman kantor DPRD. Suasana duka yang sementara menyelimuti masyarakat seakan tidak dirasakan oleh Pemerintah dan Wakil rakyatnya. Sungguh sebuah kebijakan yang tidak dilandasi rasa senasib sepenanggungan dengan masyarakat yang mengijinkan mereka duduk di kursi empuk nan nyaman itu.

Tahun ini tepatnya tanggal 06 Agustus 2010, setelah sekian lama tak menunjukkan aktifitas berarti, akhirnya Gunung Api Karangetang kembali beraksi. Sebuah letusan dahsyat keluar dari mulutnya diikuti dengan semburan lahar panas dan material menerkam desa Kinali Kecamatan Sibarut. Mengakibatkan korban jiwa sebanyak empat orang, menyapu bersih akses transportasi darat dan dua buah jembatan yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Sibarut, serta memberangus ratusan pohon pala milik warga. Nestapa kembali dirasakan masyarakat Sitaro, seiring dengan kerugian materiil yang mencapai milyaran rupiah.

Bencana terus terjadi di tanah Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo, kesedihan dan ratap tangis masyarakat kian menjadi. Di tengah kondisi seperti ini, para Wakil Rakyat malah berencana untuk mengadakan perjalanan dinas ke, Singapura. Lagi-lagi masyarakat harus menyaksikan kenyataan pahit dan tidak patut untuk dicontoh ini. Semakin sulit rasanya bagi publik untuk membaca jalan pikiran dari para legislator Sitaro ini.

Tak dapat disangkal ada banyak sekali agenda yang harus segera dituntaskan oleh lembaga milik rakyat ini. Termasuk agenda pembahasan sembilan Ranperda yang diusulkan oleh eksekutif pertengahan tahun 2010. Yang paling memprihatinkan adalah pembahasan Ranperda RTRW yang adalah Perda vital bagi daerah yang baru dimekarkan sampai sekarang ini nyatanya belum juga selesai dibahas oleh dua puluh legislator Sitaro. Belum lagi dengan Ranperda Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Satu Atap, yang kesemuanya itu merupakan instrument urgent demi menjamin hajat hidup masyarakat banyak. Apakah dengan mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri pembahasan Ranperda di atas akan semakin cepat selesai dibahas ? ataukah justru ini hanya kebijakan yang ditempuh oleh Wakil Rakyat untuk menghabiskan sisa anggaran tahun 2010.

Kepercayaan adalah hal yang sangat mahal dan sangat sukar dicari jaman sekarang ini. Demikian pula halnya dengan kepercayaan masyarakat Sitaro yang telah diberikan kepada para wakil rakyatnya. Harapan dan keinginan masyarakat untuk bisa melihat wakil rakyat yang mengerti dan memahami keadaan masyarakat nampaknya harus di balas dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Panjangnya antrian Ranperda yang menunggu giliran untuk di bahas seakan tidak dihiraukan oleh seluruh personil DPRD SITARO. Ketika ditanyakan soal ini, DPRD mengelak dengan menyatakan bahwa sebenarnya Ranperda tersebut memang belum mendesak, karena nanti akan masuk dalam tahun anggaran 2011. Lantas apakah ini yang menjadi alasan bagi DPRD SITARO harus mengadakan perjalanan dinas sampai ke Singapura?

Sampailah kita pada sebuah simpulan bahwa sebenarnya DPRD SITARO belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Pengawasan terhadap kinerja Eksekutif sangat lemah, mengingat ada sejumlah kesalahan dari beberapa SKPD yang di tolerir oleh DPRD. Sebut saja tentang gagalnya SKPD yang ada di Sitaro dalam memanfaatkan APBD yang menyebabkan banyaknya dana sisa. Dana yang seharusnya habis digunakan untuk kepentingan masyarakat ini, ternyata tidak bisa diberdayakan dengan maksimal oleh SKPD di ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Rapor jelek ini rupanya hendak dilengkapi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SITARO dengan mengagendakan perjalanan dinas keluar negeri. Informasi yang dirangkum redaksi Korakora, agenda perjalanan dinas ke luar negeri DPRD SITARO ini sementara dibahas dan akan segera ditetapkan tanggal dan anggarannya. Sungguh ironis jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat SITARO yang sekarang ini menghadapi kehidupan yang serba sulit mengingat harga bahan pokok yang terus naik belum lagi potensi bencana alam yang tinggi membuat masyarakat menjadi trauma dan susah tidur.

Semoga ini semua bisa menjadi pertimbangan dari para Legislator bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo. Segala tugas dan tanggung jawab sebagai "penyambung lidah rakyat " kiranya bisa dilaksanakan dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Kami mengharapkan para Anggota Dewan bisa memperhatikan kami dan merasa senasib sepenggungan dengan kami masyarakat Sitaro", Tapi rupanya Parlemen SITARO banto, lemah syahwat. ujar Masmar Uling, warga Kampung Laghaeng.Ж