Oleh: Dirno Kaghoo
Sitaro berada dalam ancaman pembekuan, manakala pihak penyelenggara pemerintahan daerah tidak mampu menyerap anggaran daerah menjadi bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kemaslahatan hidup masyarakatnya. Betapa tidak, Silpa APBD tahun 2009 yang lalu disinyalir terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17 miliar yang tidak bisa digunakan oleh 11 Kantor Dinas, 5 Badan, dan 2 Kantor. Sedangkan Silpa pada tahun 2010 terdapat sedikitnya Rp 50 Miliar yang tidak mampu diserap 18 SKPD. Total APBD Tahun 2009 sebesar Rp 322 Miliar sedangkan total APBD tahun 2010 adalah Rp 350 miliar.
Adanya silpa dalam jumlah yang signifikan tersebut disebabkan antara lain karena lemahnya sumber daya manusia dalam membuat perencanaan pembangunan di 18 lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang dimayoreti oleh bupati Toni Supit dan wakil bupati Piet Hein Kuera. Salah satu indicator adalah demikian cepat penggantian kepala SKPD sehingga pejabat yang merencanakan kadang-kadang harus menghentikan rencana karena sudah diganti oleh pejabat baru.
Kelemahan manajemen pembangunan seperti ini harus segera disikapi oleh pemerintahan SUKUR melalui sikap konsisten dan tidak boleh main-main, kata Gideon Maru, warga Hekang Kecamatan Siau Timur. Menurut dosen UNIMA tersebut, tanggungjawab bupati dan wakil bupati adalah memaksimalkan kinerja jajaran eksekutif. Jika terjadi silpa dalam jumlah yang besar, maka itu artinya bupati dan wakil bupati tidak mampu menjalankan amanat rakyat.
Lain lagi dengan Harles Bawole, anggota DPRD Sitaro yang menilai kinerja eksekutif dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Menurut Bawole, pihak DPRD Sitaro sudah melakukan upaya klarifikasi soal kebenaran silpa ini dan benar ditemukan adanya ketidakmampuan dalam membuat perencanaan, sehingga kedepan diperlukan sumber daya manusia yang lebih memadai guna mengelola keuangan daerah. Takutnya, Sitaro akan mengalami penurunan besaran APBD lantaran ketidakmampuan pihak eksekutif dalam mengelola anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, tegas Bawole.
Tabloid ini terbit setiap bulan. Kedepan dipersiapkan menjadi Majalah yang hendak mengelaborasi berbagai permasalahan di seputar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Semua harus melalui proses pembelajaran yang benar. Bagaimana para wakil rakyat yang di pilih ini bisa tidak qualified dalam hal pengelolaan APBD. DPRD Sitaro harus kreatif dalam mengelola dana yang ada dan mempergunakannya seMAXIMAL mungkin untuk kepentingan rakyat nya.
BalasHapus